Tepat
pada hari Selasa, 22 Juli 2014 telah diumumkan hasil pemilihan presiden dan
wakil presiden RI untuk periode 2014-2019 dan seperti yang kita ketahui bahwa
yang menang adalah pasangan dengan no urut 2 yaitu Joko Widodo – Jusuf Kalla.
Dan dari hasil tersebut,
perlu kita ketahui bahwa di Papua Barat pasangan Jokowi-JK unggul sebanyak
62,67 persen berdasarkan pengesahan dari rapat rekapitulasi penghitungan suara
nasional. Hal inilah telah kita ketahui bahwa sebagian besar masyarakat di
Papua Barat lebih mendukung pasangan Jokowi-JK.
Ada beberapa organisasi di
Papua yang memiliki pandangan berbeda dengan ideologi di NKRI, sehingga dalam
pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden pun mereka banyak yang tidak
suka dengan calon presiden pasangan no urut 1 yaitu Prabowo-Hatta dengan alasan
masalah HAM.
Salah satu contoh yaitu dari
Presiden Federasi Mahasiswa Militan Papua (FMMP), Thomas Ch. Syufi yang
mengatakan bahwa secara santun kami menolak Calon Presiden RI yang berlatar
belakang militer dan pelaku pelanggaran HAM berat di masa lalu. (http://birokrasi.kompasiana.com/2014/07/23/federasi-mahasiswa-militan-papua-fmmp-tidak-jelas-676000.html)
Entah apa alasan mereka
sehingga menolak calon presiden RI yang berlatar belakang militer. Kemungkinan
besar alasan mereka karena ingin melepas Papua dari NKRI. Dengan menangnya
Jokowi menjadi presiden, mereka pikir Papua bisa terlepas begitu saja. Tidak
semudah itulah Papua dapat lepas dari NKRI seperti waktu Timor Timur terlepas
dari Indonesia.
Jokowi menjadi presiden
belum tentu Papua menjadi merdeka. Karena siapa pun yang terpilih menjadi
presiden, Papua masih akan tetap utuh di dalam bingkai NKRI.
Salah satu kemungkinan lagi
mereka menolak calon presiden yang berlatar belakang militer karena pihak dari
Organisasi Papua Merdeka (OPM) merasa traumah dengan kejadin Operasi Pembebasan
Sandera Mapenduma pada tanggal 8 Januari 1986. Karena operasi ini dipimpin
langsung oleh Komandan Kopassus yaitu Prabowo Subianto yang kemarin menjadi
calon presiden.
Mereka takut Indonesia
dipimpin oleh Prabowo Subianto karena Organisasi Papua Merdeka (OPM) pasti akan
dimusnahkan. Dan itu sudah pasti akan dimusnahkan, karena OPM hanyalah
organisasi yang menyimpang dengan NKRI yang hanya mementingkan kepentingan
pribadi organisasi itu sendiri.
Sampai kapan pun dan siapa
pun yang memimpin Indonesia, Papua tidak akan lepas begitu saja dari Indonesia
dan Papua tetap berada utuh di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.