Rabu, 23 Juli 2014


Tepat pada hari Selasa, 22 Juli 2014 telah diumumkan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden RI untuk periode 2014-2019 dan seperti yang kita ketahui bahwa yang menang adalah pasangan dengan no urut 2 yaitu Joko Widodo – Jusuf Kalla.
Dan dari hasil tersebut, perlu kita ketahui bahwa di Papua Barat pasangan Jokowi-JK unggul sebanyak 62,67 persen berdasarkan pengesahan dari rapat rekapitulasi penghitungan suara nasional. Hal inilah telah kita ketahui bahwa sebagian besar masyarakat di Papua Barat lebih mendukung pasangan Jokowi-JK.
Ada beberapa organisasi di Papua yang memiliki pandangan berbeda dengan ideologi di NKRI, sehingga dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden pun mereka banyak yang tidak suka dengan calon presiden pasangan no urut 1 yaitu Prabowo-Hatta dengan alasan masalah HAM.
Salah satu contoh yaitu dari Presiden Federasi Mahasiswa Militan Papua (FMMP), Thomas Ch. Syufi yang mengatakan bahwa secara santun kami menolak Calon Presiden RI yang berlatar belakang militer dan pelaku pelanggaran HAM berat di masa lalu. (http://birokrasi.kompasiana.com/2014/07/23/federasi-mahasiswa-militan-papua-fmmp-tidak-jelas-676000.html)
Entah apa alasan mereka sehingga menolak calon presiden RI yang berlatar belakang militer. Kemungkinan besar alasan mereka karena ingin melepas Papua dari NKRI. Dengan menangnya Jokowi menjadi presiden, mereka pikir Papua bisa terlepas begitu saja. Tidak semudah itulah Papua dapat lepas dari NKRI seperti waktu Timor Timur terlepas dari Indonesia.
Jokowi menjadi presiden belum tentu Papua menjadi merdeka. Karena siapa pun yang terpilih menjadi presiden, Papua masih akan tetap utuh di dalam bingkai NKRI.
Salah satu kemungkinan lagi mereka menolak calon presiden yang berlatar belakang militer karena pihak dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) merasa traumah dengan kejadin Operasi Pembebasan Sandera Mapenduma pada tanggal 8 Januari 1986. Karena operasi ini dipimpin langsung oleh Komandan Kopassus yaitu Prabowo Subianto yang kemarin menjadi calon presiden.
Mereka takut Indonesia dipimpin oleh Prabowo Subianto karena Organisasi Papua Merdeka (OPM) pasti akan dimusnahkan. Dan itu sudah pasti akan dimusnahkan, karena OPM hanyalah organisasi yang menyimpang dengan NKRI yang hanya mementingkan kepentingan pribadi organisasi itu sendiri.
Sampai kapan pun dan siapa pun yang memimpin Indonesia, Papua tidak akan lepas begitu saja dari Indonesia dan Papua tetap berada utuh di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Selasa, 22 Juli 2014

Federasi Mahasiswa Militan Papua (FMMP) merupakan salah satu organisasi mahasiswa yang berada di Papua dengan status organisasi yang tidak jelas. Dalam organisasi ini dipimpin oleh presiden FMMP Thomas Ch. Syufi.
FMMP ini merupakan organisasi yang menyimpang dengan Ideologi NKRI karena hanya mementingkan kepentingan di Tanah Papua. Dibentuknya FMMP ini hanya untuk mencari popularitas di depan masyarakat Papua agar mendapat simpati dari masyarakat atas hal-hal yang telah mereka perbuat.
FMMP sering melakukan jumpa pers dan membahas tentang pembebasan para Tahanan Politik maupun Narapidana Politik Papua. Selain itu, organisasi ini juga pernah meminta kepada pihak aparat keamanan baik TNI-Polri untuk ditarik di seluruh tanah Papua. Bagaimana mungkin hal itu terjadi, sedangkan Papua merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Hal seperti itulah yang merupakan pokok pembahasan yang tidak penting di dalam setiap jumpa pers yang dilakukan oleh FMMP tersebut. Sehingga organisasi ini di anggap sebagai suatu organisasi yang benar hanya mencari popularitas di depan masyarakat Papua.
Baru-baru ini juga mengenai pembebasan Forkorus Yaboisembut pada hari senin, 21 Juli 2014 kemarin, kelompok FMMP menanggapi hal tersebut dan membahas tentang pembebasan bersyarat yang diberikan Polda Papua kepada Forkorus Yaboisembut.
Entah apa tujuan mereka membahas hal tersebut. Padahal sudah jelas bahwa Forkorus Yaboisembut dan sejumlah pengikutnya antara lain Selpius Bobii, August Makbrawen, Sananay Kraar, Dominikus Sorabut, Edison Kladius Waromi melakukan pencobaan makar sesuai pasal 106 KUHP, karena mendeklarasikan pemilihan kemerdekaan Bangsa Papua pada 19 Oktober 2011 dalam kongres Papua III di padang Bulan Jayapura.
Itu sudah jelas bahwa FMMP mendukung apa yang dilakukan oleh Forkorus beserta pengikutnya. Sehingga mereka berusaha untuk menyelesaikan pembebasan bersyarat yang diberikan Polda Papua kepada Forkorus tersebut.
Selain masalah di atas, FMMP juga pernah menolak Capres RI yang berlatar belakang militer. Seperti yang ungkapkan oleh Presiden Federasi Mahasiswa Militan Papua (FMMP), Thomas Ch. Syufi yang mengatakan bahwa Secara santun kami menolak Calon Presiden RI yang berlatar belakang militer dan pelaku pelanggaran HAM berat di masa lalu.
Seharusnya hal tersebut tidak perlu di ungkapkan oleh pihak FMMP karena mereka tidak mempunyai hak untuk menolak siapa pun calon presiden RI.

Itulah merupakan sekilas tentang Federasi Mahasiswa Militan Papua (FMMP) yang hanya mendirikan suatu organisasi hanya untuk mencari popularitas di hadapan masyarakat Papua.
(http://birokrasi.kompasiana.com/2014/07/23/federasi-mahasiswa-militan-papua-fmmp-tidak-jelas-676000.html)

Minggu, 20 Juli 2014



Papua Yang Sekarang Bukanlah Papua Yang Dulu
Papua yang terletak di ujung timur Indonesia merupakan suatu provinsi yang dikenal oleh sebagian besar masyarakat sebagai provinsi yang masih terdiri oleh hutan-hutan dan masih banyak masyarakat awam. Namun pemikiran sebagian besar masyarakat itu ternyata salah dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.
Papua yang sekarang bukanlah Papua yang dulu. Sekarang di Papua sudah banyak kemajuan dan itu semakin pesat. Kemajuan tersebut mulai dari ekonomi, sosial dan juga pendidikan.
Papua yang dulunya terdiri dari hutan-hutan yang lebat, kini telah berubah menjadi gedung-gedung perkantoran, pertokoan, dan hotel-hotel yang berkelas. Itu merupakan salah satu bukti dari pesatnya kemajuan di Tanah Papua.
Selain itu, di Papua juga sudah banyak menciptakan sumber daya manusia yang bergelar sarjana dari Universitas Cenderawasih yang siap dipakai sesuai bidang masing-masing.
Kemajuan Papua ini berkat dari program Upaya Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) dari pemerintah. Terbukti jelas bahwa program tersebut membawa kemajuan di Tanah Papua.
Contoh lain dari kemajuan Papua yaitu jalan yang dulunya masih belum diaspal, kini pun telah banyak jalan-jalan yang telah diaspal dan bahkan telah sampai ke pelosok-pelosok perkampungan.
Itu merupakan kepedulian dari pemerintah pusat kepada Provinsi Papua yang terletak di paling timur Indonesia. Masyarakat Papua yang dulunya awam, kini pun telah mengenal banyak perkembangan seperti teknologi internet dan menggunakan mesin ATM.
Jadi masyarakat yang berada di Pulau Jawa jangan salah memberi persepsi kepada masyarakat yang ada di Papua. Karena telah terbukti bahwa Papua yang sekarang bukanlah Papua yang dulu.
Namun dibalik kemajuan Papua ini, keindahan alam yang ada di Papua pun masih tetap dijaga dan dilestarikan sehingga tidak musnah begitu saja. Karena keindahan alam di Papua itu sangat mahal harganya bahkan tidak ternilai, karena keindahan alam di Papua sangatlah berbeda dengan keindahan alam di Pulau-pulau lainnya.
Mari kita sebagai penghuni di Tanah Papua secara seksama menjaga dan lebih termotivasi untuk mendukung kemajuan di tanah Papua sehingga Papua bisa lebih maju dan berkembanag agar kita bisa menikmati kemajuan tersebut.
 Bank Papua Daerah Jayapura

 Dante Coffe Jayapura
 Bank BCA
 Swiss Bell Hotel

Kamis, 17 Juli 2014




 Terjadi lagi pada sore tadi, Kamis 17 Juli 2014 pukul 17.10 WIT aksi penembakan terhadap warga/masyarakat sipil di daerah Dugume Kabupaten Lanny Jaya. Kali ini korbannya adalah seorang tukang ojek atas nama Nasito (47 Thn) asal Probolinggo. Korban meninggal di tempat setelah terkena peluru dari tembakan senjata api milik Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang diduga beroperasi di daerah tersebut.
Awal mula kejadian ketika korban sedang mengantar penumpangnya dari arah Malaganeri menuju ke Tiom. Pada saat tiba di Kampung Dugume tukang ojek tersebut di tembak dibagian leher belakang tembus ke pipi bagian kiri. Kemungkinan besar penembakan tersebut dilakukan oleh orang yang diboncengnya (penumpangnya) yang dari Malaganeri tersebut. Karena di Tempat Kejadian Perkara (TKP) ditemukan barang bukti berupa satu buah kelongsong senjata jenis Pistol.
Sungguh sangat bejat perbuatan dari orang tersebut yang tega melakukan penembakan terhadap oarng yang sedang bekerja mencari nafkah untuk menafkahi keluarganya di rumah. Bagaimana perasaan keluarganya di rumah saat mendengar orang tersayang yang pulang hanya dengan nama karena di tembak oleh kelompok sipil bersenjata yang sangat tidak dibayangkan.
Itulah perbuatan yang sangat tidak manusiawi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal seperti inilah yang membuat masyarakat di daerah tersebut merasa terganggu dan tidak nyaman. Dalam hal mencari nafkah, karena mereka merasa takut dengan kejadian tersebut.
Dari kejadian ini pihak TNI-Polri mengambil langkah-langkah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lany Jaya, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama untuk mencegah agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi serta meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, menggiatkan patroli gabungan TNI-Polri ke daerah-daerah rawan.
Saat ini kondisi di daerah tersebut sudah mulai kondusif namun aparat keamanan tetap melakukan pengamanan.

http://regional.kompasiana.com/2014/07/17/kelompok-kriminal-bersenjata-di-papua-kembali-beraksi--674711.html

Rabu, 16 Juli 2014


Lagi-lagi terjadi peristiwa yang sangat tidak diharapkan. Tepatnya pada hari Rabu, 16 Juli 2014 sekitar pukul 14.15 WIT mobil lajuran Wamena – Mulia yang akan menuju ke Kampung Kalome dan Kampung Dangobak dihadang dan ditembaki oleh kelompok Orang Tak Dikenal (OTK). Mobil tersebut sedang membawa bahan sembako yang akan di distribusikan untuk masyarakat.

Dari penembakan tersebut, 2 orang sopir warga sipil atas nama saudara Kallo (30 th) dan saudara Laksamana (24 th) meninggal ditempat akibat terkena tembak dibagian kepala serta 1 orang atas nama saudara Bahar (40 th) terkena luka tembak dibagian pantat. Selain itu juga terdapat 4 mobil Merk Mitsubishi Strada yang dibakar.

Setelah menerima informasi bahwa terjadi penghadangan dan pembakaran yang disertai penembakan yang dilakukan oleh OTK tersebut, pasukan dari Satgas Yonif 751/R dan Tim Khusus dari Polres Mulia langsung menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan evakuasi terhadap korban untuk segera dibawa ke Rumah Sakit terdekat dan Pasukan lainnya dari Gabungan TNI dan Polri melakukan pengamanan dan penjagaan disekitar TKP.

Kejadian penembakan seperti ini sering kali terjadi di daerah-daerah pegunungan yang jauh dari Pos Pengamanan TNI/Polri. Diduga aksi pengahadangan dan pembakaran yang disertai penembakan tersebut terjadi untuk menghambat jalannya perekonomian didaerah pegunungan yang sulit dijangkau.

Kejadian ini sangat meresahkan dan merugikan masyarakat sekitar. Karena selain terganggu oleh aksi penembakan, harga sembako pun menjadi mahal karena kendaraan yang mendistribusikan sembako ke daerah tersebut sering dihadang oleh Orang Tak Dikenal. Inilah yang menyebabkan terhambatnya perkembangan ekonomi didaerah tersebut sehingga kesejahteraan pun semakin sulit dicapai.

Diharapkan kepada masyarakat sekitar yang melihat, mendengar ataupun mengetahui adanya orang-orang tak dikenal yang terindikasi ingin berbuat aksi tersebut, segera dilaporkan ke aparat keamanan di daerah sekitar untuk mencegah terjadinya kembali aksi-aksi yang tidak diinginkan tersebut.

http://metro.kompasiana.com/2014/07/16/penembakan-di-papua-kembali-terjadi-674462.html









Senin, 14 Juli 2014

Untuk membuktikan hal tersebut, ada baiknya saya mengutip beberapa pernyataan Mayjen TNI Christian Zebua, M.M. selaku Pangdam XVII/Cenderawasih (Pimpinan tertinggi jajaran TNI di Papua) dan Irjen (Pol). Drs, Tito Karnavian M.A. selaku Kepala Kepolisian Daerah Papua (Pimpinan tertinggi jajaran kepolisian di Papua). Berikut beberapa pernyataan beliau berdua dalam beberapa media internet.
Pernyataan Mayjen TNI Christian Zebua, M.M.
“Saya sudah perintahkan seluruh anggota agar siaga dan waspada serta bertindak tegas bila ada kelompok bersenjata yang ingin menganggu jalannya pilpres,”. Pernyataan tersebut dimuat web www.intelijen.co.id tanggal 06 Juli 2014 kategori militer. Pernyataan yang sama pun dimuat di web antaranews.com pada hari yang sama.
“Kita sudah bekerja keras , tunggu saja hasilnya nanti, kan sudah kita buktikan, bagaimana di Puncak, mereka tidak tobat, ya mereka kita tindaki sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan ini berlaku bagi semua kelompok yang mengancam keamanan baik itu masyarakat setempat dan juga kesatuan NKRI,” Pernytaan tersebut dimuat di web suluhpapua.com tanggal 14 April 2014.
Pernyataan Irjen (Pol). Drs, Tito Karnavian M.A.
“Dalam mengantisipasi hal tersebut, kami dari Polda Papua akan mengambil langkah secara persuasive kecuali jika ada kelompok-kelompok yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum,” dan “Pasti ada langkah tegas yang kami lakukan jika ada kelompok-kelompok atau mengganggu Negara RI,” Kedua pernyataan tersebut dimuat di web bintangpapua.com tanggal 19 Juni 2013.
Beberapa pernyataan yang telah dikutip di atas, cukup mudah kiranya bagi para pembaca untuk menilai terhadap kebijakan kedua pimpinan tertinggi jajaran TNI maupun Polri dalam melaksanakan tugasnya. Beliau berdua, memimpin para prajurit dan bawahannya untuk menjaga keamanan di Papua. Pernyataan beliau berdua tersebut berkaitan dengan gangguan-gangguan keamanan yang kadang terjadi di wilayah Papua, yang terkadang dilakukan oleh sekelompok kecil warga Papua bersenjata dalam rangka mengganggu keamanan. Terkait hal tersebut, jelas dari pernyataan beliau berdua bahwa TNI dan Polri akan menindak tegas bagi siapapun yang mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat dan NKRI serta yang bertindak tidak sesuai dengan aturan. Selain itu, jelas dari pernyataan beliau berdua juga bahwa tindakan yang akan diambil baik oleh TNI maupun Polri terhadap para pengganggu dan pengacau keamanan, akan ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku.
Terkait pernyataan kedua pimpinan tersebut dengan isu tentang pelanggaran HAM oleh aparat yang terjadi di Papua, dengan mudah kita dapat menganalisisnya. Isu-isu yang disebar tidak lain hanyalah pemutarbalikan fakta semata. Fakta yang sebenarnya mengenai isu-isu tersebut adalah aparat TNI dan Polri yang sedang bertugas, terpaksa bertindak tegas terhadap para pengganggu keamanan yang tidak bisa diajak persuasif. TNI dan Polri tidak mungkin melakukan tindakan tanpa sebab. Tindakan apapun yang diambil oleh para prajurit TNI maupun Polri ketika bertugas, pasti semua sudah diperhitungkan dan disesuaikan dengan hukum yang berlaku, terlebih bila harus terpaksa melakukan penembakkan terhadap pengganggu keamanan. Kalaupun memang ada suatu tindakan yang dilakukan oleh anggota TNI ataupun Polri yang tidak sesuai hukum, sudah tentu hal tersebut hanya bersifat personal oleh oknum TNI dan Polri saja, bukan atas nama instansi. Pernyataan kedua pimpinan TNI dan Polri sudah jelas beliau berdua tidak sedikitpun memerintahkan anggotanya untuk bertindak semena-mena, terlebih harus melanggar HAM. Oleh karena itu, sekelompok warga Papua yang kini masih bermotivasi untuk mengganggu keamanan di Papua, sudah selayaknya tidak memaksa aparat bertindak tegas terhadap mereka. http://hankam.kompasiana.com/2014/07/15/jangan-paksa-aparat-bertindak-tegas-674200.html

Sample Text

Diberdayakan oleh Blogger.

Pages

Followers

Blogger news

Featured Posts Coolbthemes

Video

Popular Posts

Our Facebook Page