Rabu, 23 Juli 2014


Tepat pada hari Selasa, 22 Juli 2014 telah diumumkan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden RI untuk periode 2014-2019 dan seperti yang kita ketahui bahwa yang menang adalah pasangan dengan no urut 2 yaitu Joko Widodo – Jusuf Kalla.
Dan dari hasil tersebut, perlu kita ketahui bahwa di Papua Barat pasangan Jokowi-JK unggul sebanyak 62,67 persen berdasarkan pengesahan dari rapat rekapitulasi penghitungan suara nasional. Hal inilah telah kita ketahui bahwa sebagian besar masyarakat di Papua Barat lebih mendukung pasangan Jokowi-JK.
Ada beberapa organisasi di Papua yang memiliki pandangan berbeda dengan ideologi di NKRI, sehingga dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden pun mereka banyak yang tidak suka dengan calon presiden pasangan no urut 1 yaitu Prabowo-Hatta dengan alasan masalah HAM.
Salah satu contoh yaitu dari Presiden Federasi Mahasiswa Militan Papua (FMMP), Thomas Ch. Syufi yang mengatakan bahwa secara santun kami menolak Calon Presiden RI yang berlatar belakang militer dan pelaku pelanggaran HAM berat di masa lalu. (http://birokrasi.kompasiana.com/2014/07/23/federasi-mahasiswa-militan-papua-fmmp-tidak-jelas-676000.html)
Entah apa alasan mereka sehingga menolak calon presiden RI yang berlatar belakang militer. Kemungkinan besar alasan mereka karena ingin melepas Papua dari NKRI. Dengan menangnya Jokowi menjadi presiden, mereka pikir Papua bisa terlepas begitu saja. Tidak semudah itulah Papua dapat lepas dari NKRI seperti waktu Timor Timur terlepas dari Indonesia.
Jokowi menjadi presiden belum tentu Papua menjadi merdeka. Karena siapa pun yang terpilih menjadi presiden, Papua masih akan tetap utuh di dalam bingkai NKRI.
Salah satu kemungkinan lagi mereka menolak calon presiden yang berlatar belakang militer karena pihak dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) merasa traumah dengan kejadin Operasi Pembebasan Sandera Mapenduma pada tanggal 8 Januari 1986. Karena operasi ini dipimpin langsung oleh Komandan Kopassus yaitu Prabowo Subianto yang kemarin menjadi calon presiden.
Mereka takut Indonesia dipimpin oleh Prabowo Subianto karena Organisasi Papua Merdeka (OPM) pasti akan dimusnahkan. Dan itu sudah pasti akan dimusnahkan, karena OPM hanyalah organisasi yang menyimpang dengan NKRI yang hanya mementingkan kepentingan pribadi organisasi itu sendiri.
Sampai kapan pun dan siapa pun yang memimpin Indonesia, Papua tidak akan lepas begitu saja dari Indonesia dan Papua tetap berada utuh di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.


0 komentar:

Posting Komentar

Sample Text

Diberdayakan oleh Blogger.

Pages

Followers

Blogger news

Featured Posts Coolbthemes

Video

Popular Posts

Our Facebook Page