Ini Fakta, Bukan Rekayasa !

Dalam tahun 2014 ini sering kali terjadi peristiwa penembakan/kontak senjata yang disebabkan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau yang biasa dikenal dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dengan sengaja menyerang aparat Keamanan baik TNI maupun Polri yang sedang bertugas mengamankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Papua.

Bukan hanya aparat keamanan saja yang menjadi sasaran mereka, tetapi sering juga saudara mereka sendiri yaitu masyarakat asli Papua menjadi sasaran mereka untuk mencari bahan logistik atau bekal makan mereka selama di hutan.

OPM sebenarnya merupakan masyarakat asli Papua, namun mereka mempunyai pandangan sendiri yang menyimpang dari NKRI yang berkeinginan untuk membuat Papua menjadi suatu negara yang merdeka. Sehingga mereka selalu menyerang aparat keamanan yang bertugas di wilayah pegunungan Papua.

Kelompok Kriminal Bersenjata itu berkedudukan di tengah hutan belantara dan di ketinggian yang sangat sulit di tempuh oleh orang-orang yang tidak pernah ke daerah tersebut.

Semakin hari semakin sering mereka melakukan penyerangan terhadap TNI maupun Polri dan tidak sedikit aparat keamanan yang menjadi korban akibat ulah dari KKB tersebut. Masyarakat yang berada di daerah pegunungan pun merasa tidak nyaman dan terganggu dengan adanya kelompok kriminal bersenjata itu.

Selain itu, jika aparat keamanan melakukan penyerangan atau menembak mereka, pastinya selalu disalahkan karena melanggar peraturan HAM. Entah apa solusi yang tepat sehingga bisa memusnahkan kelompok gerombolan OPM itu jika aparat keamanan saja dikenakan pelanggaran HAM jika menembak mereka.

Dalam menyikapi hal tersebut, seluruh elemen masyarakat yang berada di kabupaten Lanny Jaya yang meliputi tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh Pemuda, anggota DPRD, kepala distrik, kepala kampung, tokoh intelektual Kabupaten Lanny Jaya pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 membuat 6 (enam) pernyataan sikap yang telah disepakati bersama menyikapi situasi keamanan di Lanny Jaya yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Adapun isi dari 6 pernyataan sikap tersebut yaitu :

1.    Kepada setiap Kepala distrik/kampung, LMD, tokoh gereja, kepala suku, intelektual dan seluruh masyarakat Lanny Jaya wajib dalam menjaga serta bertanggung jawab penuh atas terjadinya tindak kekerasan kriminal bersenjata didaerah/dikampungnya masing-masing.

2.    Apabila terjadi tindakan kekerasan yang disebabkan oleh KKB, maka seluruh masyarakat akan melakukan perlawanan secara fisik terhadap KKB. Namun jika masyarakat tidak mampu menghadapi kekerasan dari KKB, maka memberikan ruang seluas-luasnya kepada TNI-Polri untuk berupaya melakukan penegakan hukum dan jika eskalasinya semakin tinggi maka aparat keamanan dapat melakukan operasi pengejaran terhadap KKB. Dampak dari operasi pemulihan keamanan seperti terbakarnya honai/rumah, kerugian harta benda menjadi tanggung jawab masyarakat yang memberikan ruang/tempat bagi KKB untuk melakukan aksinya.

3.    Jika ada korban manusia, maka langkah-langkahnya yaitu jika korban tersebut pihak sipil yang dilakukan oleh TNI/Polri ditempat kejadian maka yang bertanggung jawab adalah masyarakat yang memberi ruang dan tempat kepada KKB dan keluarnya dapat dilakukan denda adat. Jika terjadi kelalaian aparat TNI/Polri maka hal tersebut merupakan pelanggaran HAM dan sewaktu-waktu Pemda Lanny Jaya akan melakukan ganti rugi. Jika ada Anggota TNI/Polri yang terbunuh karena KKB dengan cara mencegat atau melakukan penyerangan di tempat tertentu maka dapat dijatuhkan sanksi adat dan yang bertanggung jawab disini adalah masyarakat pemberi ruang/tempat kepada KKB dan keluarganya serta kelompok kriminal yang melakukan aksinya. Apabila penembakan ataupun penghadangan terjadi dan dipastikan tidak diketahui oleh aparat desa maka pihak TNI/Polri akan bersikap professional dalam menghadapi kejadian tersebut.

4.    Kepala Distrik, Kepala Kampung, LMD dan semua aparat Negara yang bertugas di Daerah, Distrik, Kampung wajib melakukan upaya kewaspadaan dini dengan melakukan tugas keamanan didaerahnya dan apabila masih terjadi lagi maka status kedinasan dari Kepala Distrik, Kepala Kampung dan LMD akan di tinjau.

5.    Apabila ditemukan aparat PNS, TNI dan Polri yang memberikan kontribusi dukungan kepada KKB, maka bagi PNS status kedinasannya akan di tinjau sedangkan untuk aparat TNI/Polri akan diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

6.    Apabila kedapatan ada anak-anak dari kampung tertentu yang ikut-ikutan dengan KKB, maka pemerintah akan berurusan dengan kampung tersebut dan keluarga dari anak-anak tersebut.

Keenam pernyataan diatas merupakan pernyataan sikap tertulis yang ditandatangani langsung oleh Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom SE, M.Si, Wakil Bupati Berthus Kogoya SH, Ketua DPRD Lanny Jaya Nius Kogoya S.Th, Ketua BPP-PGBP Pernius Kogoya DIP, TH, Dandim 1702/JWY Letkol Inf. C.D.B Andires SH, Kapolres Lanny Jaya Kompol Ali Sadikin SH, MAP, M.Si, dan Danyon 756/WMS Letkol Inf. Andi Parulian SIP.

Diharapkan dengan adanya keenam pernyataan diatas dapat meminimalisir terjadinya aksi penembakan yang dilakukan oleh pihak KKB dan diharapkan juga agar dari pihak KKB mau untuk kembali bergabung dengan NKRI melalui jalur damai secara adat. (Arum/Bk)

Read More

Bahkan Hukum Pun Dilawan

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 akan melaksanakan demo untuk kepentingan menyuarakan aspirasi Papua Merdeka. Rencananya mereka akan menyelenggarakan demo di depan kantor Imigrasi Kelas I Jayapura – Papua.

KNPB akan melakukan demo tersebut terkait dengan tuntutan mereka meminta pembebasan dua junalis Prancis, Thomas Dandois dan Valentine Bourrat, yang ditahan di Imigrasi Jayapura.

Thomas dan Valentine pada tanggal 11 Agustus didakwa dengan melanggar Pasal 122 UU Imigrasi 2011. Rekaman audio, rekaman video dan barang-barang termasuk laptop dan ponsel mereka disita polisi. Sejak penangkapan mereka, polisi telah merilis beberapa tuduhan terhadap keduanya. Salah satunya adalah keterlibatan keduanya dengan kelompok-kelompok bersenjata dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Sebelumnya, dari pihak KNPB telah mengirimkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kepada Polda Papua. Namun, dari Intelkam Polda Papua juga telah mengirim surat penolakan pemberitahuan aksi demo damai kepada KNPB dengan No. B/63/X/2014/Dit-Intelkam. Perihal Surat Pemberitahuan itu, Polda Papua tidak menerbitkan STTP.

Polda Papua tidak menerbitkan STTP dengan alasan bahwa KNPB tidak terdaftar di Kesbangpol Provinsi Papua selaku pembina organisasi masyarakat dilingkup Provinsi Papua. selain itu, pada kepala dan kop surat pemberitahuan KNPB menggunakan lambang bintang kejora yang dilarang didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan No. 77 tahun 2007.

Unjuk rasa dengan kepentingan menyuarakan aspirasi Papua Merdeka juga bertentangan dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Polda Papua telah menegaskan bahwa jika dari KNPB tetap melaksanakan demo, pelaku dan peserta demo akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undagan yang berlaku. karena Indonesia merupakan negara hukum, jadi siapa pun yang bertindak melanggar hukum akan diproses sesuai aturan yang berlaku.

Namun dalam menyikapi hal tersebut, Sekretaris KNPB Ones Suhuniap mengatakan bahwa KNPB akan tetap demo sesuai rencana. Mau tangkap silahkan, mau tembak silahkan. Kami tak pernah mengakui keberadaan NKRI di Papua Barat, NKRI hanya penjajah.

Dengan perkataan seperti itu telah membuktikan bahwa KNPB sama halnya dengan gerombolan yang tidak mengenal aturan yang telah berlaku. mereka bertindak sesuai kemauan mereka sendiri tanpa memandang aturan.

Read More

Bukan Organisasi, Tapi Gerombolan

Organisasi Papua Merdeka atau yang biasa dikenal dengan singkatan dari “OPM” merupakan suatu kelompok yang tidak jelas asal usulnya dan terdiri dari orang-orang Papua yang masih awam yang berada di tengah hutan belantara di Papua.

Apakah seluruh masyarakat yang ada di Indonesia sudah mengetahui dan mengenal dengan Organisasi Papua Merdeka tersebut? Menurut saya pastinya belum banyak yang mengetahui tentang oraganisasi tersebut. Karena OPM itu asal usulnya tidak jelas dan kita pun tidak mengetahui siapa sebenarnya dalang dari OPM itu.

Menurut pandangan saya, OPM itu bukan suatu organisasi, tapi GEROMBOLAN. Mengapa saya katakan demikian? Ada beberapa alasan saya sehingga saya mnegatakan bahwa OPM itu gerombolan, yaitu :

·        - Pertama, OPM ada tanpa asal usul yang jelas dan struktur organisasinya pun tidak jelas.

·     - Kedua, OPM menempati hutan belantara yang berada di Papua sebagai markas mereka. Jika memang OPM itu suatu organisasi, harusnya mendirikan kantor di kota. Bukan di tengah hutan belantara sehingga keberadaannya tidak diketahui oleh masyarakat.

·   - Ketiga, OPM sering kali melakukan penembakan dan penghadangan terhadap aparat keamanan (TNI/Polri) yang bertugas menjaga keamanan di wilayah perbatasan RI-PNG.

·      - Dan yang keempat, OPM tidak mempunyai aturan atau undang-undang sehingga mereka bisa melakukan apa saja sesuka hati mereka tanpa ada larangan serta hukuman dari siapa pun. Dengan artian bahwa mereka tidak terikat oleh hukum.

OPM juga menjadikan bintang kejora sebagai lambang bendera mereka. Entah apa alasannya, itu pun masih belum jelas.

Adanya keempat fakta diatas yang memperkuat saya untuk dapat mengatakan bahwa OPM itu bukan suatu organisasi, melainkan suatu gerombolan yang hanya membuat kekacauan di tanah Papua pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya.

Masyarakat di tanah Papua pun tidak setuju dengan adanya kelompok OPM ini, mereka merasa kahidupan mereka tidak nyaman dan sangat terganggu. TNI/Polri yang bertugas mengamankan negara saja mereka berani bunuh, apalagi kalau hanya rakyat biasa.

Sebaiknya aparat keamanan harus menindak tegas kelompok separatis OPM sehingga tidak membuat resah masyarakat yang ada di Papua. Dan pemerintah pun harus mendukung hal itu. Karena setiap kali terjadi kontak senjata antara aparat keamanan dengan OPM dan terjadi korban pada pihak OPM, selalu aparat keamanan dikatakan melakukan pelanggaran HAM. Sedangkan jika terjadi korban pada aparat kemanan baik itu TNI maupun Polri, pemerintah terlihat biasa saja dalam menanggapi hal tersebut, dan tidak memvonis pelanggaran HAM kepada pihak OPM.

Apa yang akan terjadi jika peristiwa seperti ini dibiarkan berlarut-larut? Kemungkinan bahwa kelompok gerombolan OPM tersebut akan semakin merasa hebat dan terus berkembang jika dibiarkan begitu saja.

Jika memang harus dilawan dan dihancurkan, kenapa tidak jika itu demi keamanan di Papua dan Indonesia pada umumnya.

Read More

Ingat! Ini Pernyataan, Bukan Perkataan!

Masyarakat Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua  saat ini  sudah merasa sangat resah dan terganggu serta tidak nyaman dengan adanya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang mengatas namakan diri mereka sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Seluruh elemen masyarakat Lanny Jaya yang meliputi tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, anggota DPRD, tokoh Pemuda, kepala distrik, kepala kampung, tokoh intelektual Kabupaten Lanny Jaya memberikan 6 pernyataan sikap yang telah disepakati bersama pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 dalam menyikapi situasi keamanan di Lanny Jaya yang selama ini dilakukan oleh KKB.

Adapun isi dari 6 pernyataan sikap apabila terjadi lagi tindak kekerasan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di seluruh daerah Kabupaten Lanny Jaya maka telah disepakati sebagai berikut :

-          Setiap kepala distrik, kepala kampung, LMD, tokoh gereja, kepala suku, intelektual dan seluruh masyarakat Lanny Jaya berkewajiban menjaga dan bertanggungjawab penuh atas terjadinya tindak kekerasan kriminal bersenjata didaerah/dikampungnya masing-masing.

-          Apabila tindakan kekerasan oleh KKB terjadi lagi maka seluruh masyarakat akan melakukan perlawanan secara fisik terhadap KKB dimaksud. Apabila masyarakat tidak mampu menghadapi kekerasan KKB, maka memberikan ruang seluas-luasnya kepada TNI-Polri untuk berupaya melakukan penegakan hukum dan jika eskalasinya semakin tinggi maka aparat keamanan dapat melakukan operasi pengejaran terhadap KKB. Dampak operasi pemulihan keamanan seperti terbakarnya honai/rumah, kerugian harta benda menjadi tanggung jawab masyarakat yang memberikan ruang/tempat bagi KKB untuk melakukan aksi tersebut.

-          Apabila terjadi korban manusia maka langkah-langkah yang diambil adalah jika ada korban sipil yang dilakukan oleh TNI/Polri ditempat kejadian maka yang bertanggungjawab adalah masyarakat yang memberi ruang dan tempat kepada KKB dan keluarganya dapat dilakukan denda adat. Jika terjadi kelalaian aparat TNI/Polri maka hal tersebut merupakan pelanggaran HAM dan sewaktu-waktu Pemda Lanny Jaya akan melakukan ganti rugi. Jika ada Anggota TNI/Polri yang terbunuh karena KKB dengan cara mencegat atau melakukan penyerangan di tempat tertentu maka dapat dijatuhkan sangsi adat dan yang bertanggung jawab disini adalah masyarakat pemberi ruang/tempat kepada KKB dan keluarganya serta kelompok kriminal yang melakukan aksinya. Apabila penembakan ataupun penghadangan terjadi dan dipastikan tidak diketahui oleh aparat desa maka pihak TNI/Polri akan bersikap profesional dalam menghadapi kejadian tersebut.

-          Kepala Distrik, Kepala Kampung, LMD dan semua aparat Negara yang bertugas di Daerah, Distrik, Kampung wajib melakukan upaya kewaspadaan dini dengan melakukan tugas keamanan didaerahnya dan apabila masih terjadi lagi maka status kedinasan dari Kepala Distrik, Kepala Kampung dan LMD akan ditinjau.

-          Apabila ditemukan aparat PNS, TNI dan Polri yang memberikan kontribusi dukungan kepada KKB, maka bagi PNS status kedinasannya akan di tinjau sedangkan untuk aparat TNI/Polri akan diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

-          Apabila kedapatan ada anak-anak dari kampung tertentu yang ikut-ikutan dengan KKB, maka pemerintah akan berurusan dengan kampung tersebut dan keluarga dari anak-anak tersebut.

Keenam Pernyataan sikap ini merupakan pernyataan sikap tertulis yang ditandatangani langsung oleh Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom SE, M.Si, Wakil Bupati Berthus Kogoya SH, Ketua DPRD Lanny Jaya Nius Kogoya S.Th, Ketua BPP-PGBP Pernius Kogoya DIP, TH, Dandim 1702/JWY Letkol Inf. C.D.B Andires SH, Kapolres Lanny Jaya Kompol Ali Sadikin SH, MAP, M.Si, dan Danyon 756/WMS Letkol Inf. Andi Parulian SIP.

Bupati Kabupaten Lanny Jaya Befa Yigibalom SE, M.Si juga telah mengatakan masyarakat Lanny Jaya sudah mengambil komitmennya untuk menyatakan sikap. Oleh sebab itu, masyarakat harus proaktif agar dapat mewujudkan keamanan ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Lanny Jaya.

Selain itu, Ketua DPRD Lanny Jaya Nius Kogoya juga mengatakan bahwa pabrik pembuatan senjata tidak ada di Lanny Jaya. Oleh karena itu, pihaknya berharap kepada aparat keamanan agar dapat menangkap oknum-oknum yang menyalurkan senjata dan juga munisi kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Ini adalah ungkapan langsung yang dikeluarkan oleh Ketua DPRD Lanny Jaya Nius Kogoya, “Pabrik dan mesin untuk membuat senjata dan peluru itu tidak ada di Lanny Jaya, tidak ada di Papua, karena itu kami masyarakat Lanny Jaya menyatakan sikap dan tangkap orang itu,”.

Diharapkan oleh seluruh masyarakat Lanny Jaya agar TNI/Polri bukan hanya sekedar menjadi partner dengan pemerintah, tetapi juga harus bergandengan tangan dengan masyarakat awam agar masyarakat dapat dididik/dibina masalah bela negara sehingga bisa menuju kearah yang benar.

Perlu diingat dan dipahami bahwa yang dikeluarkan oleh masyarakat kabupaten Lanny Jaya ini yaitu merupakan “pernyataan” yang telah ditanda tangani, bukan hanya sebuah perkataan yang hanya diucapkan dan dapat hilang begitu saja. (Arum)

Read More

KKB Lanny Jaya Berhasil Disergap

Pasukan gabungan TNI-Polri setelah melakukan penyergapan, berhasil menewaskan satu anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan mendapatkan satu pucuk revolver, satu laptop, komputer dan peralatan perang tradisional lainnya seperti panah, pedang dan golok pada hari Rabu, tanggal 17 September 2014.

Selain itu, kelompok Ian Orare yang bermarkas di Perbatasan RI-PNG juga menyerahkan beberapa jenis senjata diantaranya yaitu 1 pucuk moser dan 1 pucuk pistol bareta yang masih dalam kondisi bagus.

Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Drs. Christian Zebua, M.M., mengatakan bahwa benar kalau kita berhasil melumpuhkan anggota KKB Lanny Jaya, satu orang meninggal dunia, satu orang luka berat, dan kita berhasil merebut 1 pucuk pistol revolver beserta beberapa peralatan perang. Ini adalah kelompok Enden Wanimbo yang selama ini kita incar karena melakukan gangguan kemanan kepada masyarakat.

Panglima juga menjelaskan bahwa sebelumnya memang terjadi kontak senjata antara pihak TNI-Polri dengan kelompok kriminal Lanny Jaya tersebutsehingga menimbulkan dua korban di pihak KKB, sementara di pihak TNI-Polri tidak ada korban.

Dalam kronologi kejadiannya, Panglima menceritakan yaitu pada pagi itu aparat TNI-Polri sedang melakukan ambush (penyergapan) karena selama ini masyarakat merasa terganggu dengan adanya KKB tersebut. “Jadi ini bertujuan membantu polisi menegakkan hukum, dari kemarin kan polisi sudah memberikan waktu untuk menyerah, namun mereka tidak melakukan itu sehingga kami membantu pihak kepolisian,”tegasnya.

Sementara itu, di daerah perbatasan RI-PNG, kelompok Ian Orare bersama beberapa anggotanya menyerahkan satu pucuk moser dan satu pucuk pistol bareta yang dilanjutkan dengan pernyataan kesetiaan oleh Ian Orare bersama anggotanya kepada NKRI.

Read More

Bukan Nekat, Tapi Karena Berbakat

Tak lupa dan kita dapat mengingat kembali anak-anak asli Papua yang  berhasil berprestasi dan memperoleh 4 emas, 5 perak dan 3 perunggu pada ajang Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary School (ASMOPS) yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2011.

Kristian Murib (Wamena), Merlin Kogoya (Tolikara), Kohoin Marandey (Sorong Selatan), dan Ayu Rogi (Waropen) merekalah siswa-siswi SD dari Papua yang meraih medali emas, dan yang memperoleh medali perak yaitu Syors Srefle (Sorong Selatan), Natalisa Dori (Waropen), Nikolaus Taote (Mimika), dan Emon Wakerwa (Tolikara), serta adapun yang memperoleh medali perunggu yaitu Alex Wanimbo (Lani Jaya), Boni Logo (Wamena), dan Ester Aifufu (Sorong Selatan).

Itulah sekilas bukti nyata yang patut diapresiasikan oleh masyarakat Indonesia bahwa anak-anak yang berada di ujung timur Indonesia juga bisa mengharumkan nama bangsa. Walaupun sebagian besar masyarakat yang ada di kota-kota besar  menilai bahwa anak-anak yang berada di Papua masih belum bisa membaca dan menulis, tapi apa yang dipersembahkan oleh 11 anak asli Papua itu dalam ajang ASMOPS memberikan pandangan yang sebaliknya patut untuk kita acungi jempol.

Bukan hanya itu saja, ada 2 orang lagi anak asli Papua yang berbakat dibidang Information and Communication Technology ( ICT) yang menjadi kebanggaan masyarakat asli Papua.

Adapun 2 orang tersebut yaitu Yohana Ykwa dan Albertina Beanal, merekalah yang anak asli Papua yang monorehkan bakatnya di bidang ICT.

Prestasi dari Yohana Ykwa yaitu dia berhasil memperoleh juara 1 dalam Lomba Robot Favorit pada Indonesia Information and Communication Technology Award 2011 (INAICTA). Dia memperoleh penghargaan tingkat nasional untuk produk-produk inovasi terbaik dibidang Information and Communication Tecnology (ICT) yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi pada tahun 2011. Selain itu juga, dia mendapat juara 3 pada Lomba Applicative Robot dalam Indonesia ICT Award (INAICTA), tahun 2011.

Hal yang sama juga terjadi pada Albertina Beanal yang memperoleh juara 1 di tingkat SMP dalam lomba Robot Imagine Ristek 2012 dari Kementerian Riset dan Teknologi, dan juara 1 Lomba Robot Favorit dalam Indonesia Information and Communication Technology Award 2011(INAICTA). Dia juga memperoleh penghargaan tingkat nasional untuk produk-produk inovasi terbaik di bidang Information and Communication Tecnology (ICT) yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi pada tahun 2011. Selain itu, dia juga pernah mendapat juara 3, pada lomba Applicative Robot dalam Indonesia ICT Award (INAICTA), tahun 2011. Dan dia juga mendapat juara Technical Award dalam kategori Creative Robot dalam International Robot Olympiad tahun 2011.

Dengan mengingat prestesi-prestasi yang ditorehkan oleh anak-anak asli Papua tersebut mengajarkan kita anak-anak Papua walaupun berada di ujung timur Indonesia namun tidak mau kalah bersaing dengan anak-anak yang berada di kota-kota besar.

Dengan adanya kemauan dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, maka akan tercipta dan muncul bakat-bakat terpendam yang sebenarnya dimiliki oleh anak-anak asli Papua. Dan itu bukan karena nekat dari mereka, tetapi karena memang bakat yang dimiliki oleh mereka yang sangat berpotensi untuk membawa nama baik Indonesia pada umumnya dan Provinsi Papua pada khususnya sampai ke tingkat Asia.

Prestesi-prestasi dari anak-anak asli Papua tersebut dapat kita jadikan sebagai motivator untuk anak-anak asli Papua saat ini dan mendatang agar dapat memajukan dan mengembangkan Papua khususnya dalam masalah sumber daya manusia.

sumber : http://regional.kompasiana.com/2014/09/15/bukan-nekat-tapi-karena-berbakat-688030.html

Read More

Jangan Tipu Kami Dengan Uang

Kami anak Papua dan kami adalah anak bangsa Indonesia, jangan pernah beranggapan bahwa kami berbeda dari anak Indonesia lainnya. Negeri kami memang jauh diujung timur Indonesia, namun hati kami tetaplah menyatu didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sering kali dalam media cetak ataupun media elektronik (televisi, radio) diberitakan bahwa konflik yang sering terjadi di tanah Papua itu merupakan kemauan dari anak-anak Papua yang ingin melepas Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun kenyataannya tidak seperti itu.

Sebagian besar anak-anak bangsa asli Papua dihasut oleh rayuan orang asing yang masuk ke negeri kami. Mereka sering menjanjikan kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat Papua jika Papua bisa terlepas dari NKRI. Oleh karena itu, masyarakat Papua yang merasa terjanjikan oleh janji palsu tersebut terhasut dan menjadi pemberontak serta memiliki paham yang menjadi berseberangan dengan Merah Putih.

Uang bukanlah segalanya bagi kami jika dibandingkan dengan keutuhan NKRI. Mungkin mereka yang berseberangan dengan NKRI merasa bangga jika bisa merekrut anak-anak Papua yang belum tau apa-apa tentang keutuhan wilayah NKRI yang sebenarnya.

Ingatlah bahwa keutuhan suatu negara tidak bisa dibayar dengan apapun, dan kesetiaan kepada negara tak dapat dibeli dengan uang. Jadi jangan pernah menipu dan menghasut kami anak-anak Papua untuk memerdekakan Papua di dalam NKRI dengan rupiah.

Read More