Berita dari Papua: 2 Brimob Tertembak OPM

Bulan Desember seakan menjadi bulan keramat yang perlu diantisipasi bagi setiap masyarakat Papua dan juga aparat kemanan TNI/Polri yang bertugas di wilayah Papua. Dalam isu mengatakan bahwa 1 Desember merupakan hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) sehingga marak terjadi aksi-aksi anarkis yang tak pernah terduga oleh siapa pun.

Saat ini yang sedang menjadi trending topik di setiap berita yaitu tentang GOLKAR, coba dong sisihkan sedikit untuk menengok ke wilayah timur Indonesia. Mungkin sebagian besar masyarakat yang berada di kota besar tak pernah tahu permasalahan yang ada di Papua karena hampir setiap berita hanya mengekspos ibu kota atau pemerintahan.

Kemarin sekitar pukul 10.00 WIT telah terdengar berita duka yang menyelimuti dua anggota Brimob Polda Papua yang bertugas di daerah Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Dua anggota Brimob ini mati tertembak oleh kelompok OPM di depan kantor Bupati Ilaga.

Kedua anggota Brimob ini merupakan anggota satuan Detasemen A Polda Papua yaitu Aipda Thomson Siahaan dan Bripda Everson. Sebelum tertembak, kedua anggota ini sedang membantu masyarakat untuk menurunkan kursi dan tenda di depan Gereja GKI Ilaga yang berada di depan kantor Bupati.

Sungguh bejat aksi yang dilakukan oleh OPM tersebut. Mereka menembak aparat keamanan yang sedang membantu masyarakat di tempat ibadah. Apa sebenarnya maksud dari penembakan yang dilakukan oleh OPM tersebut? Sangat tidak berperi kemanusiaan.

Aksi penembakan ini juga menyebabkan kerugian materil bagi pihak kepolisian karena senjata jenis AK direbut dan dibawa lari oleh kelompok OPM tersebut. Sungguh sangat tidak diharapkan kejadian seperti ini. Akibat dari penembakan tersebut, sampai saat ini masyarakat di Ilaga takut untuk keluar rumah walaupun kondisinya sudah cukup kondusif.

Read More

Jaman Sekarang Masih Bertahan dengan Penderitaan

Jika berbicara tentang derita, pasti tak ada seorang pun yang menginginkan hal tersebut. Namun juga tidak menutup kemungkinan masih ada sekelompok orang yang bertahan dengan penderitaan. Nah kok bisa ya mau bertahan dengan penderitaan? Mari kita simak secara singkat kehidupan manusia yang berada di dalam hutan belantara.

Bukan mengarang cerita atau bukan juga cerita dongeng, tapi ini fakta yang ada di negara kita. Di Papua yang terkenal dengan kekayaan alamnya, namun masih ada orang Papua yang hidup dalam penderitaan. Memang sih mereka orang asli Papua, tapi mereka memilih untuk hidup menderita karena ada tujuan tertentu. Yaitu menginginkan Papua untuk lepas dari Indonesia.

Pastinya sahabat kompasiana sudah tau siapa yang saya maksud. Ya itu lah mereka Organisasi Papua Merdeka (OPM). Memang sih sudah bukan menjadi berita baru, tapi OPM itu sampai saat ini masih belum berhenti berjuang untuk cita-cita mereka yang tidak masuk akal itu. Saya juga heran sampai kapan mereka akan bertahan seperti itu? Padahal kan Papua sekarang sudah sangat berkembang. Sudah banyak berdiri gedung-gedung yang tinggi, tapi OPM kok masih memilih untuk tinggal di hutan.

Saat ini memang suasana di Papua bisa dikatakan sudah cukup aman, karena ada kerjasama antara masyarakat dan TNI-Polri. Sehingga OPM pun masih perlu berpikir panjang untuk berbuat onar. Namun hal itu lah yang membuat para kelompok OPM itu hidup terkurung dalam hutan dengan penuh penderitaan. Mereka pasti takut keluar dari hutan karena tidak ingin tertangkap oleh pihak TNI maupun Polri yang bertugas di wilayah daerah rawan atau daerah perbatasan.

Hidup mereka sudah pasti menderita, karena apa yang bisa mereka harapkan di dalam hutan belantara? Makan pun hanya mengharapkan buah-buahan atau hewan-hewan liar yang ada. Minum juga mengharapkan air dari tumbuhan. Sungguh hidup yang penuh pengharapan dalam derita.

OPM rela menderita hanya karena terhasut dari omongan orang yang tidak bertanggung jawab yang menjerumuskan meraka dengan harapan Papua merdeka meraka akan bahagia. Tapi apa buktinya? Sudah sekian tahun mereka rela hidup menderita tanpa ada hasil yang mereka capai.

Mau dengan cara apapun, OPM tidak akan bisa melepas Papua dari Indonesia dan sampai kapan pun Papua itu akan tetap berada di dalam bingkai NKRI. Sehingga usaha mereka itu hanya sia-sia dan akan terus membawa hidup mereka dalam penderitaan yang tiada akhir.

Jaman sekarang kan sudah enak, mau apa aja sudah ada. Kok bisa OPM mau hidup menderita di dalam hutan itu lho. Mending kan di kota mencari pekerjaan yang layak yang bisa merubah hidup mereka menjadi lebih baik dari yang mereka jalani di hutan.

Polisi juga tidak akan menangkap dan menahan mereka para OPM jika mereka ingin kembali mengikuti arus NKRI dengan cara yang baik. Turun ke kota dan serahkan senjata dengan baik-baik, pasti aparat Kepolisisan dan masyarakat juga akan menyambutnya dengan cara yang baik. Sehingga tidak ada lagi rasa takut atau khawatir untuk hidup damai bersama masyarakat Papua yang lainnya.

Penderitaan itu tidak akan selesai jika bukan mereka sendiri yang mengakhirinya. Daripada terus-terusan di hutan, mending di kota lah. Kan enak, bisa merasakan kebahagiaan menghirup udara bebas dan lepas dari penderitaan tu.

Mungkin ini bukan masalah bagi mereka-mereka yang ada di kota besar karena mempunyai masalah kehidupan masing-masing, namun sebenarnya ini merupakan masalah bagi negara kita dalam hal kehidupan rakyat Indonesia yang berada di Tanah Papua yang bisa menjadi kajian evaluasi dalam agenda pemerintah Indonesia.

Read More

Berhentilah Bermimpi untuk Merdeka

Tak pernah ada ujungnya dan tak pernah berakhir isu mengenai Papua yang dimana ada sekelompok gerombolan kecil yang ingin melepas Papua dari dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bukan menjadi isu baru jika gerombolan Organisasi Papua Merdeka (OPM) terus berbuat ulah dan tak pernah berhenti mengganggu masyarakat mereka sendiri yang ada di Papua. Hal tersebut terus dilakukan semata-mata hanya demi mengejar mimpi mereka untuk kemerdekaan Papua.

Merasa bangga dengan sebuah lambang bintang kejora dan juga senjata rakitan ilegal yang mereka miliki, sehingga OPM terus melakukan aksi terornya kepada masyarakat Papua yang berideologi Pancasila. Selain itu juga, OPM tak pernah berhenti menghasut masyarakat Papua untuk mengikuti jejak langkah mereka kedalam kelompok bintang kejora tersebut.

OPM sebenarnya juga merupakan masyarakat asli Papua, namun mereka telah berbeda paham dan berbeda ideologi dengan NKRI karena telah terpengaruh oleh omongan orang yang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan isu kemerdekaan Papua.

Beberapa hari lagi akan memasuki tanggal 1 Desember, dimana hari tersebut dikatakan sebagai hari kemerdekaan Papua oleh kelompok OPM sejak 1 Desember 1961. Setiap tanggal 1 Desember, kelompok OPM selalu mengibarkan bendera bintang kejora di Tanah Papua. Namun, Hal ini merupakan suatu tindakan pengkhianatan sehingga bagi siapa saja yang melakukan tindakan tersebut akan diproses secara hukum yang berlaku di Indonesia.

Setiap kali memasuki tanggal 1 Desember, selalu ada aksi anarkis yang dilakukan oleh kelompok OPM di tanah Papua. Mereka mengatakan bahwa 1 Desember itu merupakan hari ulang tahun mereka, sehingga mereka berhak melakukan apapun sesuka hati mereka. Itulah yang menjadi suatu penilaian buruk terhadap kelompok OPM, karena selalu bertindak anarkis dalam berbagai hal yang mereka lakukan.

OPM juga tak pernah segan-segan dalam membunuh masyarakat Papua yang sebenarnya merupakan masyarakat mereka sendiri, jika orang Papua tersebut menyimpang dengan kelompok OPM.

Jika hal tersebut selalu dilakukan oleh OPM, sampai kapan pun mimpi mereka untuk merdeka tak akan menjadi nyata. Karena suatu negara itu berdiri bukan dari aksi yang anarkis, melainkan dari suatu perjuangan dengan cara yang benar.

Bukan hal yang mudah untuk melepas Papua dari pangkuan Ibu Pertiwi, dan itu pun hanya menjadi mimpi bagi kelompok OPM untuk bisa melepas Papua dari NKRI. Sudah banyak usaha dan upaya yang telah dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata dalam hal ini OPM untuk kemerdekaan Papua. Namun, hal itu tak pernah berhasil berkat persatuan yang kuat antara aparat keamanan dan masyarakat Papua yang masih berdarah merah putih.

Mimpi hanya akan menjadi mimpi dan tak pernah bisa menjadi nyata bagi kelompok OPM untuk melepas Papua dari NKRI. Oleh karena itu berhentilah untuk bermimpi mecapai suatu kemerdekaan yang tak akan pernah terwujud menjadi nyata.

Semoga pada 1 Desember 2014 nanti, suasana di tanah Papua bisa aman terkendali tanpa ada aksi-aksi anarkis dari kelompok separatis bersenjata.

Read More

Bukti Kejamnya Organisasi Papua Merdeka

Mengingat kembali sebuah kejadian hilangnya speedboat yang berpenumpang 17 orang pada tahun 2009 dalam perjalanan dari Serui menuju ke Mamberamo raya merupakan suatu kejadian yang belum terungkap kebenarannya. Ada yang mengatakan bahwa speedboat tersebut hilang karena tenggelam, namun tak bisa dipercaya karena seluruh penumpang yang ada didalamnya hilang tanpa jejak.

Dibalik kejadian hilangnya 17 penumpang speedboat tersebut, ada sebuah buku yang berjudul “Potret Papua Dalam Bingkai NKRI” yang ditulis oleh Enni Tan sebagai kenang-kenangan bagi keluarga korban.

Dalam buku yang ditulis oleh Enni tersebut tertulis bahwa hilangnya 17 penumpang speedboat bukan karena tenggelam, melainkan karena disandera oleh TPN/OPM dibawah pimpinan Fernando Worabay diwilayah Mamberamo.

Enni sebagai sang penulis buku itu berani menulis demikian karena TPN/OPM diduga kuat melakukan penyanderaan kepada 17 penumpang speedboat berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan dilapangan dan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi kunci dari salah satu kelompok penyandera.

Enni memberikan gambaran tersebut dalam bukunya karena berdasarkan temuan yang telah dilakukan selama 5 tahun sejak kejadian hilangnya speedboad itu pada tahun 2009. Keterangan yang didapatkan tentang penyanderaan itu pun didapatkan langsung dari masyarakat Mamberamo, TPN/OPM dan dari keluarga korban sendiri. Sehingga cukup kuat bagi Enni untuk menulisnya dalam sebuah buku Potret Papua Dalam Bingkai NKRI.

Jika dipikir secara logika memang sedikit tidak masuk akal jika 17 penumpang tersebut hilang karena tenggelam, karena beberapa dari mereka pasti ada yang pandai berenang. Dan juga pastinya jika mereka tenggelam pasti ditemukan sendal yang terapung, namun tak ada satu pun yang ditemukan. Sehingga semakin kuat bahwa 17 penumpang speedboat tersebut kemungkinan besar hilang karena disandera oleh kelompok TPN/OPM.

Ada salah satu bukti yang cukup jelas bahwa ketika salah satu keluarga korban ketika dipanggil pihak kepolisian Polda Papua untuk memperlihatkan tas yang ditemukan ketika ada pengibaran bendera bintang kejora di Kasonaweja dan ternyata memang benar bahwa itu tas tersebut milik suaminya dan tas milik Yuliana Muay korban hilangnya 17 penumpang speedboat tersebut.

Sumber : Koran Bintang Papua

http://hankam.kompasiana.com/2014/11/18/bukti-kejamnya-organisasi-papua-merdeka-704079.html 

Read More

Sepertinya Anarkis Itu Praktis Untuk KNPB

Suatu kelompok yang selalu berorasi untuk menyerukan aspirasi mereka untuk kemerdekaan Papua yang dikenal dengan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam aksinya tak pernah luput dari kata anarkis.

Dalam beberapa aksi demo yang dilakukan oleh KNPB selalu memakan korban jiwa yang seharusnya tidak perlu terjadi. Aksi demo yang sering dilakukan oleh KNPB telah dikecam oleh masyarakat Papua sebagai aksi “Anarkis”.

Namun kecaman dari masyarakat Papua sepertinya bukan menjadi suatu masalah bagi kelompok KNPB karena bagi mereka dengan melakukan aksi anarkis maka mereka akan ditakuti oleh warga Pendatang (non Papua) yang ada di tanah mereka. Sehingga mungkin dari kelompok KNPB beranggapan bahwa dengan anarkis itu merupakan cara yang praktis untuk menyerukan inspirasi mereka untuk kemerdekaan Papua.

Ada beberapa aksi demo yang dilakukan oleh para aktifis KNPB yang dianggap anarkis oleh masyarakat Papua yaitu :

1.    Pada bulan April 2009, 8 pengunjuk rasa tewas oleh polisi selama demonstrasi yang melibatkan lebih dari 15.000 orang, yang disponsori oleh KNPB. http://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Nasional_Papua_Barat  

2.    Pengerusakan terhadap Lapas di Papua pada tahun 2010. http://www.politikindonesia.com/index.php?k=hukum&i=35128-Aksi-Anarkis,-2-Pimpinan-KNPB-Ditangkap-Polda-Papua

3.    Pada tanggal 26 November 2013 KNPB melakukan demo diluar konteks NKRI di Waena, Jayapura yang menewaskan 1 warga pendatang atas nama Syamsul Muarif. http://bintangpapua.com/index.php/lain-lain/k2-information/halaman-utama/item/11150-korban-demo-rusuh-knpb-meninggal

4.    Sebanyak 17 anggota KNPB diamankan oleh Polda Papua karena melakukan demo tuntutan pembebasan dua junalis Prancis, Thomas Dandois dan Valentine Bourrat, yang ditahan di Imigrasi Jayapura tanpa ijin. http://bumi-papua.blogspot.com/2014/10/jayapura-sebanyaktujuh-belas-anggota.html

Aksi demo yang sering dilakukan oleh kelompok KNPB semata-mata hanya untuk kepentingan konyol mereka yang ingin membuat Papua menjadi suatu negara yang merdeka. Namun dari pihak KNPB tidak pernah memikirkan dampak dari aksi mereka terhadap masyarakat sekitar. 

http://birokrasi.kompasiana.com/2014/11/06/sepertinya-anarkis-itu-praktis-untuk-knpb-701419.html 

Read More

Terbuktikan, Papua Juga Bisa!

Presiden Joko Widodo akhirnya pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 kemarin telah mengumumkan para menteri dalam kabinet kerjanya untuk periode 2014-2019.

Dari beberapa menteri kabinetnya, ada salah satu menteri yang tak disangka dan tak terduga yang merupakan salah satu Putri Asli Papua yang dipercayakan sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu “Yohana Susana Yembise”.

Yohana merupakan salah satu wanita asli Papua yang menjadi kebanggaan masyarakat di Papua karena sebelumnya pada tahun 2013 dia telah berhasil menyandang gelar profesor wanita pertama di Papua dan saat ini dia menjadi wanita Papua pertama yang terpilih untuk menduduki kursi menteri dalam kabinet kerja Jokowi-JK.

Dalam kesehariannya, Yohana berkelut sebagai dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Cenderawasih Jayapura. Sebelumnya Yohana pernah menjadi kepala Laboratorium Bahasa Uncen pada tahun 1991.

Kita sebagai masyarakat Papua patut memberikan apresiasi kepada Yohana atas prestasi yang telah diraihnya selama ini hingga dia terpilih sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Karena ini merupakan kali pertamanya putri Papua yang menduduki jabatan menteri yang memberikan gambaran bahwa sebenarnya putra-putri asli Papua juga bisa dan layak untuk menduduki jabatan menteri di negeri ini.

sumber : http://politik.kompasiana.com/2014/10/27/terbuktikan-papua-juga-bisa--698549.html 

Read More

Tunjukan Kemampuan dan Bangunkan Kemauan

Zaman sekarang sudah merupakan zaman yang penuh dengan perkembangan dan kemajuan, namun sayangnya masih banyak anak-anak dinegeri kita khususnya didaerah timur (PAPUA) yang masih belum bisa berkembang karena adanya kemampuan namun masih kurangnya kemauan untuk berkembang.

Dalam pemikiran mereka (anak Papua) dalam hidup itu yang penting bisa makan dan bertahan hidup, dengan artian bahwa mereka masih membawa kebiasaan orang tua mereka yang dulunya masih sangat primitif. Itulah salah satu faktor penghambat perkembangan dan kemajuan di tanah Papua.

Masyarakat di Papua memang kehidupan kekeluargaan mereka sangat erat, dan juga bisa saling menghargai antara yang satu dengan lainnya. Namun, mereka belum punya kemauan  untuk merubah hidup mereka sehingga bisa lebih berkembang.

Memang tidak semua anak-anak Papua yang belum berkembang, karena ada beberapa putra asli Papua yang bisa dibanggakan karena prestasinya dan mereka itulah contoh yang benar yang mempunyai kemauan untuk merubah tanah kelahiran mereka menjadi lebih berkembang sehingga bisa menjadi kebanggaan keluarga dan masyarakat didaerah mereka.

Salah satu anak asli Papua yang mempunyai prestasi sangat membanggakan yaitu AKBP Jhonny Edison Isir, S.Ik,M.TcP  yang menjabat sebagai Kapolres Jayawijaya sejak tahun 2013. Putra kelahiran Jayapura, 7 Juni 1975 ini mengharumkan nama tanah Papua dilingkungan Kepolisian. Beliau merupakan putra asli Papua yang membuat sejarah pertama di dalam Akademi Kepolisian (Akpol) menerima Adhimakayasa (Lulusan Terbaik) Akpol pada tahun 1996. http://taruna-nusantara-mgl.sch.id/2013/06/jhonny-edison-isir-meraih-ranking-pertama-selama-sejarah-akpol/ 

http://taruna-nusantara-mgl.sch.id/2013/06/jhonny-edison-isir-meraih-ranking-pertama-selama-sejarah-akpol/

Selain itu, ada juga putra asli Papua yang berkarier dibidang kemiliteran (TNI AL) hingga menduduki kursi pemerintahan. Laksamana Madya (Purn.) Freddy Numberi atau yang lebih dekat dikenal dengan Freddy Numberi putra kelahiran Serui (Papua) pada 15 Oktober 1947 ini sejak lepas dari jajaran TNI AL beliau mendapat kepercayaan untuk menjadi orang nomor satu di Tanah kelahirannya sendiri pada tahun 1998. Dari situlah awal kariernya dibidang pemerintahan sehingga dapat menghantarkan Freddy sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia pada tahun 2004 dimasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

http://m.dephub.go.id/read/berita/direktorat-jenderal-perhubungan-laut/batas-dispensasi-asas-cabotage-mei-2011-1972

Dari dua putra Papua diatas dapat dijadikan sebagai cermin bagi para pemuda asli Papua nantinya untuk dapat mengembangkan dan juga bisa menjadi pemimpin di tanah kelahirannya sendiri (Papua), baik itu dalam lingkungan militer, kepolisian, dan juga pemerintahan bahkan tidak menutup kemungkinan bagi putra asli Papua yang mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang presiden RI.

Bukan tidak bisa dan tidak mungkin, tetapi yang menjadi masalah yaitu karena kurangnya kemauan dari dalam diri mereka sehingga membuat mereka menjadi malas dalam merubah kehidupan mereka yang hanya jalan ditempat.

Kemampuan anak-anak Papua yang sebenarnya tidak kalah dengan anak-anak yang berada di kota-kota besar lainnya, hanya saja kurangnya motivasi dan dorongan dari orang tua mereka dan juga dari lingkungan sekitar yang rata-rata tidak pernah memikirkan perkembangan daerah mereka.

Namun seiring berjalannya waktu, satu per satu pikiran mereka pun mulai terbuka untuk merubah kehidupan yang dulu untuk mengikuti perkembangan zaman. Sehingga tidak sedikit anak asli Papua yang meniti kariernya sebagai TNI, Polisi, dan juga didalam lingkup pemerintahan. Bahkan ada juga yang bisa masuk dalam Akademi TNI baik di darat, laut, dan udara serta Akademi Kepolisian dan juga Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). 

Read More

Ini Fakta, Bukan Rekayasa !

Dalam tahun 2014 ini sering kali terjadi peristiwa penembakan/kontak senjata yang disebabkan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau yang biasa dikenal dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dengan sengaja menyerang aparat Keamanan baik TNI maupun Polri yang sedang bertugas mengamankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Papua.

Bukan hanya aparat keamanan saja yang menjadi sasaran mereka, tetapi sering juga saudara mereka sendiri yaitu masyarakat asli Papua menjadi sasaran mereka untuk mencari bahan logistik atau bekal makan mereka selama di hutan.

OPM sebenarnya merupakan masyarakat asli Papua, namun mereka mempunyai pandangan sendiri yang menyimpang dari NKRI yang berkeinginan untuk membuat Papua menjadi suatu negara yang merdeka. Sehingga mereka selalu menyerang aparat keamanan yang bertugas di wilayah pegunungan Papua.

Kelompok Kriminal Bersenjata itu berkedudukan di tengah hutan belantara dan di ketinggian yang sangat sulit di tempuh oleh orang-orang yang tidak pernah ke daerah tersebut.

Semakin hari semakin sering mereka melakukan penyerangan terhadap TNI maupun Polri dan tidak sedikit aparat keamanan yang menjadi korban akibat ulah dari KKB tersebut. Masyarakat yang berada di daerah pegunungan pun merasa tidak nyaman dan terganggu dengan adanya kelompok kriminal bersenjata itu.

Selain itu, jika aparat keamanan melakukan penyerangan atau menembak mereka, pastinya selalu disalahkan karena melanggar peraturan HAM. Entah apa solusi yang tepat sehingga bisa memusnahkan kelompok gerombolan OPM itu jika aparat keamanan saja dikenakan pelanggaran HAM jika menembak mereka.

Dalam menyikapi hal tersebut, seluruh elemen masyarakat yang berada di kabupaten Lanny Jaya yang meliputi tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh Pemuda, anggota DPRD, kepala distrik, kepala kampung, tokoh intelektual Kabupaten Lanny Jaya pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 membuat 6 (enam) pernyataan sikap yang telah disepakati bersama menyikapi situasi keamanan di Lanny Jaya yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Adapun isi dari 6 pernyataan sikap tersebut yaitu :

1.    Kepada setiap Kepala distrik/kampung, LMD, tokoh gereja, kepala suku, intelektual dan seluruh masyarakat Lanny Jaya wajib dalam menjaga serta bertanggung jawab penuh atas terjadinya tindak kekerasan kriminal bersenjata didaerah/dikampungnya masing-masing.

2.    Apabila terjadi tindakan kekerasan yang disebabkan oleh KKB, maka seluruh masyarakat akan melakukan perlawanan secara fisik terhadap KKB. Namun jika masyarakat tidak mampu menghadapi kekerasan dari KKB, maka memberikan ruang seluas-luasnya kepada TNI-Polri untuk berupaya melakukan penegakan hukum dan jika eskalasinya semakin tinggi maka aparat keamanan dapat melakukan operasi pengejaran terhadap KKB. Dampak dari operasi pemulihan keamanan seperti terbakarnya honai/rumah, kerugian harta benda menjadi tanggung jawab masyarakat yang memberikan ruang/tempat bagi KKB untuk melakukan aksinya.

3.    Jika ada korban manusia, maka langkah-langkahnya yaitu jika korban tersebut pihak sipil yang dilakukan oleh TNI/Polri ditempat kejadian maka yang bertanggung jawab adalah masyarakat yang memberi ruang dan tempat kepada KKB dan keluarnya dapat dilakukan denda adat. Jika terjadi kelalaian aparat TNI/Polri maka hal tersebut merupakan pelanggaran HAM dan sewaktu-waktu Pemda Lanny Jaya akan melakukan ganti rugi. Jika ada Anggota TNI/Polri yang terbunuh karena KKB dengan cara mencegat atau melakukan penyerangan di tempat tertentu maka dapat dijatuhkan sanksi adat dan yang bertanggung jawab disini adalah masyarakat pemberi ruang/tempat kepada KKB dan keluarganya serta kelompok kriminal yang melakukan aksinya. Apabila penembakan ataupun penghadangan terjadi dan dipastikan tidak diketahui oleh aparat desa maka pihak TNI/Polri akan bersikap professional dalam menghadapi kejadian tersebut.

4.    Kepala Distrik, Kepala Kampung, LMD dan semua aparat Negara yang bertugas di Daerah, Distrik, Kampung wajib melakukan upaya kewaspadaan dini dengan melakukan tugas keamanan didaerahnya dan apabila masih terjadi lagi maka status kedinasan dari Kepala Distrik, Kepala Kampung dan LMD akan di tinjau.

5.    Apabila ditemukan aparat PNS, TNI dan Polri yang memberikan kontribusi dukungan kepada KKB, maka bagi PNS status kedinasannya akan di tinjau sedangkan untuk aparat TNI/Polri akan diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

6.    Apabila kedapatan ada anak-anak dari kampung tertentu yang ikut-ikutan dengan KKB, maka pemerintah akan berurusan dengan kampung tersebut dan keluarga dari anak-anak tersebut.

Keenam pernyataan diatas merupakan pernyataan sikap tertulis yang ditandatangani langsung oleh Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom SE, M.Si, Wakil Bupati Berthus Kogoya SH, Ketua DPRD Lanny Jaya Nius Kogoya S.Th, Ketua BPP-PGBP Pernius Kogoya DIP, TH, Dandim 1702/JWY Letkol Inf. C.D.B Andires SH, Kapolres Lanny Jaya Kompol Ali Sadikin SH, MAP, M.Si, dan Danyon 756/WMS Letkol Inf. Andi Parulian SIP.

Diharapkan dengan adanya keenam pernyataan diatas dapat meminimalisir terjadinya aksi penembakan yang dilakukan oleh pihak KKB dan diharapkan juga agar dari pihak KKB mau untuk kembali bergabung dengan NKRI melalui jalur damai secara adat. (Arum/Bk)

Read More

Bahkan Hukum Pun Dilawan

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 akan melaksanakan demo untuk kepentingan menyuarakan aspirasi Papua Merdeka. Rencananya mereka akan menyelenggarakan demo di depan kantor Imigrasi Kelas I Jayapura – Papua.

KNPB akan melakukan demo tersebut terkait dengan tuntutan mereka meminta pembebasan dua junalis Prancis, Thomas Dandois dan Valentine Bourrat, yang ditahan di Imigrasi Jayapura.

Thomas dan Valentine pada tanggal 11 Agustus didakwa dengan melanggar Pasal 122 UU Imigrasi 2011. Rekaman audio, rekaman video dan barang-barang termasuk laptop dan ponsel mereka disita polisi. Sejak penangkapan mereka, polisi telah merilis beberapa tuduhan terhadap keduanya. Salah satunya adalah keterlibatan keduanya dengan kelompok-kelompok bersenjata dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Sebelumnya, dari pihak KNPB telah mengirimkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kepada Polda Papua. Namun, dari Intelkam Polda Papua juga telah mengirim surat penolakan pemberitahuan aksi demo damai kepada KNPB dengan No. B/63/X/2014/Dit-Intelkam. Perihal Surat Pemberitahuan itu, Polda Papua tidak menerbitkan STTP.

Polda Papua tidak menerbitkan STTP dengan alasan bahwa KNPB tidak terdaftar di Kesbangpol Provinsi Papua selaku pembina organisasi masyarakat dilingkup Provinsi Papua. selain itu, pada kepala dan kop surat pemberitahuan KNPB menggunakan lambang bintang kejora yang dilarang didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan No. 77 tahun 2007.

Unjuk rasa dengan kepentingan menyuarakan aspirasi Papua Merdeka juga bertentangan dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Polda Papua telah menegaskan bahwa jika dari KNPB tetap melaksanakan demo, pelaku dan peserta demo akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undagan yang berlaku. karena Indonesia merupakan negara hukum, jadi siapa pun yang bertindak melanggar hukum akan diproses sesuai aturan yang berlaku.

Namun dalam menyikapi hal tersebut, Sekretaris KNPB Ones Suhuniap mengatakan bahwa KNPB akan tetap demo sesuai rencana. Mau tangkap silahkan, mau tembak silahkan. Kami tak pernah mengakui keberadaan NKRI di Papua Barat, NKRI hanya penjajah.

Dengan perkataan seperti itu telah membuktikan bahwa KNPB sama halnya dengan gerombolan yang tidak mengenal aturan yang telah berlaku. mereka bertindak sesuai kemauan mereka sendiri tanpa memandang aturan.

Read More

Bukan Organisasi, Tapi Gerombolan

Organisasi Papua Merdeka atau yang biasa dikenal dengan singkatan dari “OPM” merupakan suatu kelompok yang tidak jelas asal usulnya dan terdiri dari orang-orang Papua yang masih awam yang berada di tengah hutan belantara di Papua.

Apakah seluruh masyarakat yang ada di Indonesia sudah mengetahui dan mengenal dengan Organisasi Papua Merdeka tersebut? Menurut saya pastinya belum banyak yang mengetahui tentang oraganisasi tersebut. Karena OPM itu asal usulnya tidak jelas dan kita pun tidak mengetahui siapa sebenarnya dalang dari OPM itu.

Menurut pandangan saya, OPM itu bukan suatu organisasi, tapi GEROMBOLAN. Mengapa saya katakan demikian? Ada beberapa alasan saya sehingga saya mnegatakan bahwa OPM itu gerombolan, yaitu :

·        - Pertama, OPM ada tanpa asal usul yang jelas dan struktur organisasinya pun tidak jelas.

·     - Kedua, OPM menempati hutan belantara yang berada di Papua sebagai markas mereka. Jika memang OPM itu suatu organisasi, harusnya mendirikan kantor di kota. Bukan di tengah hutan belantara sehingga keberadaannya tidak diketahui oleh masyarakat.

·   - Ketiga, OPM sering kali melakukan penembakan dan penghadangan terhadap aparat keamanan (TNI/Polri) yang bertugas menjaga keamanan di wilayah perbatasan RI-PNG.

·      - Dan yang keempat, OPM tidak mempunyai aturan atau undang-undang sehingga mereka bisa melakukan apa saja sesuka hati mereka tanpa ada larangan serta hukuman dari siapa pun. Dengan artian bahwa mereka tidak terikat oleh hukum.

OPM juga menjadikan bintang kejora sebagai lambang bendera mereka. Entah apa alasannya, itu pun masih belum jelas.

Adanya keempat fakta diatas yang memperkuat saya untuk dapat mengatakan bahwa OPM itu bukan suatu organisasi, melainkan suatu gerombolan yang hanya membuat kekacauan di tanah Papua pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya.

Masyarakat di tanah Papua pun tidak setuju dengan adanya kelompok OPM ini, mereka merasa kahidupan mereka tidak nyaman dan sangat terganggu. TNI/Polri yang bertugas mengamankan negara saja mereka berani bunuh, apalagi kalau hanya rakyat biasa.

Sebaiknya aparat keamanan harus menindak tegas kelompok separatis OPM sehingga tidak membuat resah masyarakat yang ada di Papua. Dan pemerintah pun harus mendukung hal itu. Karena setiap kali terjadi kontak senjata antara aparat keamanan dengan OPM dan terjadi korban pada pihak OPM, selalu aparat keamanan dikatakan melakukan pelanggaran HAM. Sedangkan jika terjadi korban pada aparat kemanan baik itu TNI maupun Polri, pemerintah terlihat biasa saja dalam menanggapi hal tersebut, dan tidak memvonis pelanggaran HAM kepada pihak OPM.

Apa yang akan terjadi jika peristiwa seperti ini dibiarkan berlarut-larut? Kemungkinan bahwa kelompok gerombolan OPM tersebut akan semakin merasa hebat dan terus berkembang jika dibiarkan begitu saja.

Jika memang harus dilawan dan dihancurkan, kenapa tidak jika itu demi keamanan di Papua dan Indonesia pada umumnya.

Read More

Ingat! Ini Pernyataan, Bukan Perkataan!

Masyarakat Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua  saat ini  sudah merasa sangat resah dan terganggu serta tidak nyaman dengan adanya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang mengatas namakan diri mereka sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Seluruh elemen masyarakat Lanny Jaya yang meliputi tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, anggota DPRD, tokoh Pemuda, kepala distrik, kepala kampung, tokoh intelektual Kabupaten Lanny Jaya memberikan 6 pernyataan sikap yang telah disepakati bersama pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2014 dalam menyikapi situasi keamanan di Lanny Jaya yang selama ini dilakukan oleh KKB.

Adapun isi dari 6 pernyataan sikap apabila terjadi lagi tindak kekerasan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di seluruh daerah Kabupaten Lanny Jaya maka telah disepakati sebagai berikut :

-          Setiap kepala distrik, kepala kampung, LMD, tokoh gereja, kepala suku, intelektual dan seluruh masyarakat Lanny Jaya berkewajiban menjaga dan bertanggungjawab penuh atas terjadinya tindak kekerasan kriminal bersenjata didaerah/dikampungnya masing-masing.

-          Apabila tindakan kekerasan oleh KKB terjadi lagi maka seluruh masyarakat akan melakukan perlawanan secara fisik terhadap KKB dimaksud. Apabila masyarakat tidak mampu menghadapi kekerasan KKB, maka memberikan ruang seluas-luasnya kepada TNI-Polri untuk berupaya melakukan penegakan hukum dan jika eskalasinya semakin tinggi maka aparat keamanan dapat melakukan operasi pengejaran terhadap KKB. Dampak operasi pemulihan keamanan seperti terbakarnya honai/rumah, kerugian harta benda menjadi tanggung jawab masyarakat yang memberikan ruang/tempat bagi KKB untuk melakukan aksi tersebut.

-          Apabila terjadi korban manusia maka langkah-langkah yang diambil adalah jika ada korban sipil yang dilakukan oleh TNI/Polri ditempat kejadian maka yang bertanggungjawab adalah masyarakat yang memberi ruang dan tempat kepada KKB dan keluarganya dapat dilakukan denda adat. Jika terjadi kelalaian aparat TNI/Polri maka hal tersebut merupakan pelanggaran HAM dan sewaktu-waktu Pemda Lanny Jaya akan melakukan ganti rugi. Jika ada Anggota TNI/Polri yang terbunuh karena KKB dengan cara mencegat atau melakukan penyerangan di tempat tertentu maka dapat dijatuhkan sangsi adat dan yang bertanggung jawab disini adalah masyarakat pemberi ruang/tempat kepada KKB dan keluarganya serta kelompok kriminal yang melakukan aksinya. Apabila penembakan ataupun penghadangan terjadi dan dipastikan tidak diketahui oleh aparat desa maka pihak TNI/Polri akan bersikap profesional dalam menghadapi kejadian tersebut.

-          Kepala Distrik, Kepala Kampung, LMD dan semua aparat Negara yang bertugas di Daerah, Distrik, Kampung wajib melakukan upaya kewaspadaan dini dengan melakukan tugas keamanan didaerahnya dan apabila masih terjadi lagi maka status kedinasan dari Kepala Distrik, Kepala Kampung dan LMD akan ditinjau.

-          Apabila ditemukan aparat PNS, TNI dan Polri yang memberikan kontribusi dukungan kepada KKB, maka bagi PNS status kedinasannya akan di tinjau sedangkan untuk aparat TNI/Polri akan diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

-          Apabila kedapatan ada anak-anak dari kampung tertentu yang ikut-ikutan dengan KKB, maka pemerintah akan berurusan dengan kampung tersebut dan keluarga dari anak-anak tersebut.

Keenam Pernyataan sikap ini merupakan pernyataan sikap tertulis yang ditandatangani langsung oleh Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom SE, M.Si, Wakil Bupati Berthus Kogoya SH, Ketua DPRD Lanny Jaya Nius Kogoya S.Th, Ketua BPP-PGBP Pernius Kogoya DIP, TH, Dandim 1702/JWY Letkol Inf. C.D.B Andires SH, Kapolres Lanny Jaya Kompol Ali Sadikin SH, MAP, M.Si, dan Danyon 756/WMS Letkol Inf. Andi Parulian SIP.

Bupati Kabupaten Lanny Jaya Befa Yigibalom SE, M.Si juga telah mengatakan masyarakat Lanny Jaya sudah mengambil komitmennya untuk menyatakan sikap. Oleh sebab itu, masyarakat harus proaktif agar dapat mewujudkan keamanan ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Lanny Jaya.

Selain itu, Ketua DPRD Lanny Jaya Nius Kogoya juga mengatakan bahwa pabrik pembuatan senjata tidak ada di Lanny Jaya. Oleh karena itu, pihaknya berharap kepada aparat keamanan agar dapat menangkap oknum-oknum yang menyalurkan senjata dan juga munisi kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Ini adalah ungkapan langsung yang dikeluarkan oleh Ketua DPRD Lanny Jaya Nius Kogoya, “Pabrik dan mesin untuk membuat senjata dan peluru itu tidak ada di Lanny Jaya, tidak ada di Papua, karena itu kami masyarakat Lanny Jaya menyatakan sikap dan tangkap orang itu,”.

Diharapkan oleh seluruh masyarakat Lanny Jaya agar TNI/Polri bukan hanya sekedar menjadi partner dengan pemerintah, tetapi juga harus bergandengan tangan dengan masyarakat awam agar masyarakat dapat dididik/dibina masalah bela negara sehingga bisa menuju kearah yang benar.

Perlu diingat dan dipahami bahwa yang dikeluarkan oleh masyarakat kabupaten Lanny Jaya ini yaitu merupakan “pernyataan” yang telah ditanda tangani, bukan hanya sebuah perkataan yang hanya diucapkan dan dapat hilang begitu saja. (Arum)

Read More

KKB Lanny Jaya Berhasil Disergap

Pasukan gabungan TNI-Polri setelah melakukan penyergapan, berhasil menewaskan satu anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan mendapatkan satu pucuk revolver, satu laptop, komputer dan peralatan perang tradisional lainnya seperti panah, pedang dan golok pada hari Rabu, tanggal 17 September 2014.

Selain itu, kelompok Ian Orare yang bermarkas di Perbatasan RI-PNG juga menyerahkan beberapa jenis senjata diantaranya yaitu 1 pucuk moser dan 1 pucuk pistol bareta yang masih dalam kondisi bagus.

Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Drs. Christian Zebua, M.M., mengatakan bahwa benar kalau kita berhasil melumpuhkan anggota KKB Lanny Jaya, satu orang meninggal dunia, satu orang luka berat, dan kita berhasil merebut 1 pucuk pistol revolver beserta beberapa peralatan perang. Ini adalah kelompok Enden Wanimbo yang selama ini kita incar karena melakukan gangguan kemanan kepada masyarakat.

Panglima juga menjelaskan bahwa sebelumnya memang terjadi kontak senjata antara pihak TNI-Polri dengan kelompok kriminal Lanny Jaya tersebutsehingga menimbulkan dua korban di pihak KKB, sementara di pihak TNI-Polri tidak ada korban.

Dalam kronologi kejadiannya, Panglima menceritakan yaitu pada pagi itu aparat TNI-Polri sedang melakukan ambush (penyergapan) karena selama ini masyarakat merasa terganggu dengan adanya KKB tersebut. “Jadi ini bertujuan membantu polisi menegakkan hukum, dari kemarin kan polisi sudah memberikan waktu untuk menyerah, namun mereka tidak melakukan itu sehingga kami membantu pihak kepolisian,”tegasnya.

Sementara itu, di daerah perbatasan RI-PNG, kelompok Ian Orare bersama beberapa anggotanya menyerahkan satu pucuk moser dan satu pucuk pistol bareta yang dilanjutkan dengan pernyataan kesetiaan oleh Ian Orare bersama anggotanya kepada NKRI.

Read More

Bukan Nekat, Tapi Karena Berbakat

Tak lupa dan kita dapat mengingat kembali anak-anak asli Papua yang  berhasil berprestasi dan memperoleh 4 emas, 5 perak dan 3 perunggu pada ajang Asian Science and Mathematics Olympiad for Primary School (ASMOPS) yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2011.

Kristian Murib (Wamena), Merlin Kogoya (Tolikara), Kohoin Marandey (Sorong Selatan), dan Ayu Rogi (Waropen) merekalah siswa-siswi SD dari Papua yang meraih medali emas, dan yang memperoleh medali perak yaitu Syors Srefle (Sorong Selatan), Natalisa Dori (Waropen), Nikolaus Taote (Mimika), dan Emon Wakerwa (Tolikara), serta adapun yang memperoleh medali perunggu yaitu Alex Wanimbo (Lani Jaya), Boni Logo (Wamena), dan Ester Aifufu (Sorong Selatan).

Itulah sekilas bukti nyata yang patut diapresiasikan oleh masyarakat Indonesia bahwa anak-anak yang berada di ujung timur Indonesia juga bisa mengharumkan nama bangsa. Walaupun sebagian besar masyarakat yang ada di kota-kota besar  menilai bahwa anak-anak yang berada di Papua masih belum bisa membaca dan menulis, tapi apa yang dipersembahkan oleh 11 anak asli Papua itu dalam ajang ASMOPS memberikan pandangan yang sebaliknya patut untuk kita acungi jempol.

Bukan hanya itu saja, ada 2 orang lagi anak asli Papua yang berbakat dibidang Information and Communication Technology ( ICT) yang menjadi kebanggaan masyarakat asli Papua.

Adapun 2 orang tersebut yaitu Yohana Ykwa dan Albertina Beanal, merekalah yang anak asli Papua yang monorehkan bakatnya di bidang ICT.

Prestasi dari Yohana Ykwa yaitu dia berhasil memperoleh juara 1 dalam Lomba Robot Favorit pada Indonesia Information and Communication Technology Award 2011 (INAICTA). Dia memperoleh penghargaan tingkat nasional untuk produk-produk inovasi terbaik dibidang Information and Communication Tecnology (ICT) yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi pada tahun 2011. Selain itu juga, dia mendapat juara 3 pada Lomba Applicative Robot dalam Indonesia ICT Award (INAICTA), tahun 2011.

Hal yang sama juga terjadi pada Albertina Beanal yang memperoleh juara 1 di tingkat SMP dalam lomba Robot Imagine Ristek 2012 dari Kementerian Riset dan Teknologi, dan juara 1 Lomba Robot Favorit dalam Indonesia Information and Communication Technology Award 2011(INAICTA). Dia juga memperoleh penghargaan tingkat nasional untuk produk-produk inovasi terbaik di bidang Information and Communication Tecnology (ICT) yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi pada tahun 2011. Selain itu, dia juga pernah mendapat juara 3, pada lomba Applicative Robot dalam Indonesia ICT Award (INAICTA), tahun 2011. Dan dia juga mendapat juara Technical Award dalam kategori Creative Robot dalam International Robot Olympiad tahun 2011.

Dengan mengingat prestesi-prestasi yang ditorehkan oleh anak-anak asli Papua tersebut mengajarkan kita anak-anak Papua walaupun berada di ujung timur Indonesia namun tidak mau kalah bersaing dengan anak-anak yang berada di kota-kota besar.

Dengan adanya kemauan dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, maka akan tercipta dan muncul bakat-bakat terpendam yang sebenarnya dimiliki oleh anak-anak asli Papua. Dan itu bukan karena nekat dari mereka, tetapi karena memang bakat yang dimiliki oleh mereka yang sangat berpotensi untuk membawa nama baik Indonesia pada umumnya dan Provinsi Papua pada khususnya sampai ke tingkat Asia.

Prestesi-prestasi dari anak-anak asli Papua tersebut dapat kita jadikan sebagai motivator untuk anak-anak asli Papua saat ini dan mendatang agar dapat memajukan dan mengembangkan Papua khususnya dalam masalah sumber daya manusia.

sumber : http://regional.kompasiana.com/2014/09/15/bukan-nekat-tapi-karena-berbakat-688030.html

Read More

Jangan Tipu Kami Dengan Uang

Kami anak Papua dan kami adalah anak bangsa Indonesia, jangan pernah beranggapan bahwa kami berbeda dari anak Indonesia lainnya. Negeri kami memang jauh diujung timur Indonesia, namun hati kami tetaplah menyatu didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sering kali dalam media cetak ataupun media elektronik (televisi, radio) diberitakan bahwa konflik yang sering terjadi di tanah Papua itu merupakan kemauan dari anak-anak Papua yang ingin melepas Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun kenyataannya tidak seperti itu.

Sebagian besar anak-anak bangsa asli Papua dihasut oleh rayuan orang asing yang masuk ke negeri kami. Mereka sering menjanjikan kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat Papua jika Papua bisa terlepas dari NKRI. Oleh karena itu, masyarakat Papua yang merasa terjanjikan oleh janji palsu tersebut terhasut dan menjadi pemberontak serta memiliki paham yang menjadi berseberangan dengan Merah Putih.

Uang bukanlah segalanya bagi kami jika dibandingkan dengan keutuhan NKRI. Mungkin mereka yang berseberangan dengan NKRI merasa bangga jika bisa merekrut anak-anak Papua yang belum tau apa-apa tentang keutuhan wilayah NKRI yang sebenarnya.

Ingatlah bahwa keutuhan suatu negara tidak bisa dibayar dengan apapun, dan kesetiaan kepada negara tak dapat dibeli dengan uang. Jadi jangan pernah menipu dan menghasut kami anak-anak Papua untuk memerdekakan Papua di dalam NKRI dengan rupiah.

Read More